nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan capaian APBN beberapa tahun terakhir ini.  

Hal ini disampaikan Menkeu pada pidatonya mengenai Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 pada Sidang Paripurna DPR RI yang ke-28, Masa Persidangan ke-V, Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR, Jakarta pada Selasa (03/06). 

  “Pelaksanaan APBN Tahun 2017 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian yang positif. Sehingga dapat dikatakan tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN,” ungkap Menkeu. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan beberapa indikator yang mendukung penilaian tersebut, misalnya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin dan gini rasio dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

“Hal ini dapat terlihat dari beberapa pencapaian dari hasil pengelolaan APBN Tahun 2017 antara lain satu, Index Pembangunan Manusia yang mencapai angka 70,81 atau meningkat 0,9% dari tahun 2016 sebesar 70,18. Capaian angka Index Pembangunan Manusia tahun 2017 merupakan angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir,” papar Menkeu. 

Dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,13% dari sebelumnya 5,5% di tahun 2016.  

“Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13% atau lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 5,5%. Angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 merupakan angka terendah dalam 3 tahun terakhir,” tambahnya. 

Adapun dari sisi jumlah penduduk miskin dan gini rasio, pengelolaan APBN tahun 2017 mengalami penurunan terendah sejak tahun 2014.  

“Jumlah penduduk miskin yang berada pada angka 26,58 juta jiwa atau menurun sebesar 910 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 27,76 juta jiwa. Gini rasio yang membaik pada angka 0,391 lebih rendah dari angka tahun 2016 sebesar 0,393. Angka jumlah penduduk miskin serta gini rasio pada tahun 2017 merupakan angka yang terendah sejak tahun 2014, ” pungkas Menkeu.(p/ab)